Suara-suara Perlawanan yang Menolak Bungkam di Depan Gedung Wakil Rakyat

Berawal di Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Siang di Jumat (13/11/2026) begitu menyengat. Puluhan orang mengenakan pakaian hitam memegang poster dan kain bertuliskan seruan. Ada yang membawa megaphone, bendera dan payung.

Tak lama berkumpul, sebuah komando mengarahkan mereka yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) untuk berjalan ke depan kantor DPRD Bojonegoro di Jalan Veteran, tak jauh dari terminal. Mereka hendak menyuarakan hak-hak rakyat, mempertanyakan sistem negara yang berjalan makin tidak keruan, tak mau diam di antara buzzer-buzzer pemerintah di media sosial, dan terus menguatkan dan melawan di antara kezaliman penguasa.

Mereka adalah para mahasiswa, dosen, aktivis perempuan, aktivis sosial, buruh, jurnalis, seniman dan warga sipil. Membentangkan kain panjang berwarna merah-hitam bertuliskan “Rakyat Menggugat Ketidakadilan dan Menuntut Kesejahteraan” sebagai simbol keberanian dan kedukaan. Di samping tulisan, ada simbol 3 jari yang mempunyai makna Indonesia Sadar: Sadar Dipalak, Sadar Dibakar dan Sadar Dimiskinkan.

Poster-poster seruan dan perlawanan diangkat tinggi-tinggi. Sepanjang jalan ke depan gedung DPRD, mereka menyanyikan lagu “Darah Juang” karya (alm) John Tobing. Langkah-langkah di tengah panas terik mentari, di antara bising kendaraan, polusi, dan asap knalpot. Sesekali suara serak orator menyedot perhatian.

Di depan gedung DPRD, sejumlah polisi sudah berjaga di depan dan dalam pagar, jumlahnya kira-kira sama dengan massa aksi. Beberapa wakil rakyat tampak di antara barisan polisi.

AMBM sendiri merupakan gabungan dari berbagai elemen. Diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Teater Geniwara Unigoro, BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisis Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro dan pers mahasiswa dari Unigoro, Unugiri dan ISTek ICsada.

Masyarakat Selalu Punya Cara untuk Melawan

Aksi berlangsung di depan gerbang kantor DPRD Bojonegoro. Beberapa massa aksi melakukan orasi secara bergantian. Matahari pukul 14.00 sedang panas-panasnya di atas kepala, tapi tak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa. Mereka seakan lebih kepanasan akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri yang mereka cintai.

Suara-suara itu diantaranya menolak rencana eksplorasi geothermal Gunung Pandan. Mereka ingin pemerintah juga ikut turut menjaga lingkungan tempat masyarakat bergantung untuk hidup, bukan justru paling depan mencari investor untuk eksploitasi dan merusak  ekologi.

Gunung Pandan menjadi tempat warga menuturkan sejarah secara turun-temurun, pusat ekonomi karena semua bertani di lereng gunung, pusat air karena Gunung Pandan menjaga begitu banyak mata air untuk kelangsungan hidup, tempat tradisi-tradisi dilestarikan seperti nyadran atau sedekah bumi, tempat berziarah, bertapa dan memupuk spiritual, dan tempat hiking, camping, trail running, wisata alam yang mudah dijangkau dan murah bagi pemuda Bojonegoro. Begitu seruan itu terus disuarakan.

Aktivis perempuan dari Solidaritas Perempuan (SP) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Bojonegoro juga turut berorasi. Mereka menyuarakan tingginya harga kebutuhan pokok, sedangkan gaji tetap sama bahkan kebanyakan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Mereka menyuarakan betapa kejamnya pemerintah terhadap rakyat yang selalu dicekik pajak, bahkan untuk tiap tetes darah menstruasi dipajak lewat pajak pembalut. Mereka ingin harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah, buruh diupah dengan layak, pembalut dihapus pajak dan disediakan gratis di tempat publik serta menuntut stop kekerasan pada kelompok marjinal, perempuan dan anak.

Dosen dan mahasiswa menyoroti tingginya biaya kuliah dan sulitnya lapangan pekerjaan. Mereka menuntut pendidikan gratis yang berpihak kepada rakyat.

Melawan dengan Pertunjukan Teater

Tak hanya suara-suara orator, aksi juga diwarnai teatrikal. Teater Geniwara dari Universitas Bojonegoro (UNIGORO) menggunakan baju yang berbeda dari massa aksi. Sebanyak 8 mahasiswa maju ke tengah lingkaran aksi. Mengangkat tangan dengan simbol tiga jari tinggi-tinggi.

Ada yang berpakaian dokter, berdaster compang-camping memakai masker dan menggendong boneka sebagai anak, berkebaya dan membawa gendongan, berkaos ala petani, membawa karung memerankan pemulung, buruh dengan handuk kecil di lehernya untuk menyeka keringat, ibu rumah tangga yang membawa sapu, dan laki-laki dengan tas hitam dislempangkan.

Mereka semua berteriak, menyuarakan peran masing-masing. Seperti ibu yang menggendong anaknya, meraung-raung. Seakan di depannya adalah kobaran api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berbulan-bulan masih berkobar, yang sengaja dibakar, yang uang bantuannya dikorupsi, yang rakyatnya meninggal, anak-anak terjangkit penyakit pernapasan, pandangan penuh kabut dan udara terasa menyesakkan.

Seperti ibu yang membawa sapu itu, seakan melihat anak-anaknya keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebenarnya tidak gratis. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak tinggi, rupiah mencapai angka 18.000 per dolar, dan darahnya tetap dipajak lewat pajak pembalut.

Seperti para pekerja itu, pemulung, petani, dokter, buruh, sulitnya lapangan pekerjaan, minimnya gaji dan harga yang terus melambung tinggi. Semua bersuara, melawan dan terus kritis dengan cara masing-masing.

Bersuara Lewat Spanduk, Poster dan Gambar

Seruan-seruan yang dibentangkan dari kain yang dilukis dan dipilok itu memuat banyak perlawanan, banyak tuntutan dan seruan. Ada yang dibuat dari sore hingga dini hari, ada yang ditulis dengan spidol, ada yang dicetak besar dengan visual, betapa beragam cara melawan.

Seruan-seruan itu di antaranya:

1. Buruh rakyat lawan kapitalis
2. Dicekik harga kebutuhan pokok, dipecut pendapatan, dipaksa bungkam
3. Turunkan harga! Bubarkan pesta pora militerisme gaya oligarki!
4. Tolak geothermal!
5. Pembangunan megah, keadilan melemah!
6. Jangan jual negeri, lalu rakyat suruh mencintai.
7. Stop Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiskinkan perempuan!
8. Hapus pajak pembalut!
9. Militer ke barak, demokrasi jangan diinjak!
10. Negara bukan perusahaan keluarga, rakyat bukan karyawan paksa!
11. Di balik hitamnya September, ada luka, kehilangan dan keadilan yang belum tuntas. Waktu boleh berlalu, tetapi ingatan tidak boleh dikubur.
12. Rakyat kerja, elite pesta.
13. Revormasi dikorupsi.
14. Rezim keparat, anti rakyat, harus tamat!
15. Elite berbagi kursi, rakyat berbagi nasi.
16. Harga naik, gaji tetap, rakyat yang tercekik.
17. Sadar dipalak, sadar dibakar, sadar dimiskinkan
18. Hutan dibabat, korporasi berlipat, rakyat sekarat.
19. Berita kritis bukan kabar buruk.
20. Irit fakta mengburkan berita.
21. Berikan kebebasan pers, stop kekerasan terhadap jurnalis.

5 Tuntutan Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan

Koordinator Lapangan (Korlap), Nico menegaskan bahwa aliansi menuntut pemerintah dalam 5 tuntutan. “Kami di sini (halaman DPRD Bojonegoro) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” ujarnya.

“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN (Proyek Strategis Nasional) sekaligus geothermal  perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam,” sambungnya.

Menurut mahasiswa UNIGORO tersebut, rakyat tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar, karenanya, tuntutan lainnya berisi keadilan pendidikan dan demokrasi untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat; serta supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM) dengan hentikan militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan brutalisme aparat, serta usut tuntas pelanggaran HAM.

Adapun 5 tuntutan yang disampaikan aliansi sebagai berikut:

PANCA TUNTUTAN RAKYAT

1. Keadilan Ekonomi: Turunkan harga dan pajak, naikkan upah, serta perkuat subsidi rakyat.
2. Keadilan Gender: Hentikan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sediakan pembalut gratis.
3. Keadilan Agraria dan Lingkungan: Jalankan reforma agraria, hentikan PSN dan proyek geothermal perusak lingkungan, serta sita aset korporasi perusak alam.
4. Keadilan Pendidikan dan Demokrasi: Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat.
5. Supremasi Sipil dan HAM: Hentikan militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan brutalitas aparat; bebaskan tahanan politik serta usut tuntas pelanggaran HAM.

Salah satu massa aksi, Tika, turut ikut karena ingin menyuarakan keresahannya sebagai masyarakat. “Saya resah sebagai warga negara. Saya resah banyak ketidakadilan, banyak kebijakan yang diambil tidak pakai otak,” ujar komika tersebut.

Sebagai warga biasa alias tidak kaya yang hidup di Kabupaten Bojonegoro, selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Tika merasa semakin dihimpit harga-harga kebutuhan yang terus naik. Termasuk pembalut yang menurutnya seharusnya tidak dipajak karena merupakan kebutuhan pokok.

Tika juga menyampaikan seruan untuk menghentikan kriminalisasi kepada massa yang turun ke jalan. “Hentikan kriminalisasi teman-teman yang turun ke jalan. Kita cuman mau bersuara, kita tidak mau keributan di sini,” pungkas mahasiswi UNIGORO tersebut.

Pengunjuk rasa lainnya, Wida, seorang warga sipil turut menyuarakan keresahannya juga terkait isu gender. “Saya merasa keberatan dengan pajak pembalut karena itu memberatkan perempuan dan karena itu kebutuhan dasar perempuan. Makanya saya ikut turun karena tidak setuju (dengan kebijakan tersebut),” ungkap Wina.

Wida berharap pemerintah bisa menghapus pajak pembalut dan menyediakan pembalut gratis di tempat-tempat umum.

Selain isu gender, Wida juga membawa seruan tentang karhutla. Ia turut merasakan kesedihan yang dialami masyarakat sekitar terutama para balita yang terdampak. Oleh karena itu, ia berharap rakyat terus menyuarakan ketidakadilan tersebut karena yang paling terdampak adalah rakyat.