Dengan mengenakan baju batik, udheng obor sewu khas Samin Bojonegoro, dan berkacamata, Yusuf Susilo Hartono (67) berbicara dengan pelan namun jelas. Jurnalis senior ini sedang menjelaskan materi tentang Jurnalisme Pemerintahan, Jurnalisme Media Online dan Jurnalisme Warga.
Ya, itulah tema yang didiskusikan dalam sebuah acara “linik jurnalistik” yang bertempat di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) Bojonegoro Rabu (24/09/25). Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.
Yusuf Susilo Hartono dikenal sebagai jurnalis, pelukis, penyair, dan juga sebagai pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat periode 2025-2030. YSH, begitu biasa disebut, merupakan tokoh asal Bojonegoro, tepatnya berasal Kecamatan Kalitidu dan kini berdomisili di Jakarta. Diskusi Klinik Jurnalistik ini membahas mengenai Jurnalisme pemerintahan VS jurnalisme media massa dan jurnalisme warga.
Jurnalisme berakar dari kebudayaan sebagai suatu cara hidup. Mengutip Koentjaraningrat kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Warisan itu antara lain berbentuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, bahasa, seni, agama dan sebagainya.
Demikian juga terkait 10 obyek pemajuan kebudayaan yang berbasis tradisi dan warisan. Yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
“Bahasa Jawa di Bojonegoro saja, logatnya sudah berbeda dengan bahasa Jawa di Lamongan. Bojonegoro lebih ke bahasa Jawa mataraman karena letaknya yang berdekatan dengan Jawa Tengah, wilayah pinggit Jawa Timur yang sebelah barat berbatasan dengan Jawa Tengah.” ucap YSH menjelaskan betapa beragam kebudayaan Indonesia, terkhusus di Bojonegoro.
Terkait jurnalisme pemerintahan, YSH menjelaskan bahwa pemerintah yang bertugas menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Sedang jurnalisme kehumasan yakni berfungsi sebagai media komunikasi membantu menyebarluaskan informasi resmi yang mendukung keberhasilan program pemerintah dan kepercayaan publik. Sedangkan jurnalisme warga yang menjadi pelakunya adalah masyarakat tanpa pelatihan formal, jarang terikat kode etik jurnalistik, penyebaran cepat dan bisa bias (kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang, atau kelompok daripada yang lain dengan cara yang kurang adil).
Semua yang di atas, berbeda dengan jurnalisme media arus utama yang memiliki wartawan profesional dari media resmi, memproses produk Jurnalistik dengan peliputan, verifikasi (pemeriksaan kebenaran) dan editing (pengecekan perbaikan) dengan terikat kode etik jurnalistik ketat.
Kepada para peserta yang berasal dari jurnalis media online, jurnalis pemerintah, guru, dan mahasiswa, YSH menjelaskan bahwa pentingnya verifikasi dalam menerima, membuat atau menyajikan informasi.
“Perlu diingat dalam penyajian berita untuk menghindari diksi saya agar menghilangkan kesan subyektif, dan apa pun itu perlu diverifikasi terlebih dahulu kebenaran datanya,” katanya.
Antara jurnalisme pemerintahan, jurnalisme kehumasan, jurnalisme warga dan jurnalisme media arus utama masing-masing memegang perannya. Di dunia digital, situasi informasi mudah lalu lalang, namun kebenaran menjadi hal yang samar.
Terkait jurnalisme warga yang pelakunya masyarakat tanpa pelatihan formal serta media sosial, maka informasi cepat tersebar, terkadang saling berperang dengan hoaks (informasi bohong). Peran jurnalisme pemerintahan dan humas untuk memberikan klarifikasi secara aktif dan kampanye edukatif bagi masyarakat dalam mengurangi dampak negatif dari informasi yang tidak benar. Juga sebagai sumber informasi resmi yang penting, memberikan laporan faktual, kredibel dan transparan yang penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Media arus utama berposisi menjadi penjernih yang mengedepankan berita terverifikasi (kebenaran). Sebagai jurnalisme media arus utama menyikapi dengan tetap menjaga independensi (kemandirian) dan tidak langsung menyebarkan informasi tanpa verifikasi data dan analisis kritis.
Secara ringkas, jurnalisme pemerintahan dan humas mengkonter pemberitaan dengan menyediakan informasi resmi berbasis fakta, bekerja sama dengan media arus utama, menangkal hoaks, mengelola komunikasi yang baik untuk menyampaikan pencapaian dan program pemerintah secara positif.
Dalam gemuruh dunia yang serba digital, jurnalisme menjadi jalan dan jembatan. Jurnalis yang bertugas, tidak saja hanya menyajikan informasi, namun harus ada tambahan mendalam. Jurnalis berperan mengabadikan ingatan yang terekam dalam fakta ke dalam karya jurnalistik, meruwat ingatan dalam berita menjadi ingatan abadi.
Di tengah laju peradaban yang semakin dinamis, YSH mengajak peserta dan semua untuk mampu menggali, memelihara, menyebarkan kebudayaan di Indonesia dan menjaganya sebagai jati diri bangsa agar tetap hidup di tengah perubahan, terkhusus budaya Bojonegoro.
“Belajar menulis kuncinya satu yakni rasa ingin tahu. Memulainya menurut saya bisa dari menulis apa yang ada di desa masing-masing, yang paling dekat dengan dirinya terlebih dahulu, mengenalnya dengan baik, kemudian dengan bertahap bisa melihat dan menulis apa yang ada di luar desa, atau bahkan luar negeri,” terangnya menutup diskusi.
